BPRS Khasanah Ummat

Beroperasinya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No. 7/1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul  UU No. 10/1998 dan yang paling terbaru adalah UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Secara tersurat UU No 21/2008 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil ( profit-sharing system ).

Potensi dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan BPRS Khasanah Ummat.

Pendirian BPRS Khasanah Ummat tidak bisa terlepas begitu saja dari keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Khasanah Purwokerto.  Meski saat ini manajemen dan pengelolaan dilakukan secara terpisah tapi keberadaan BPRS Khasanah Ummat memiliki history berangkat dari BMT Khasanah.

Pendirian BMT Khasanah diawali dari beberapa kegiatan pendampingan masyarakat melalui program PHBK – BI yang dilakukan oleh LSM LPPSLH sejak tahun 1987 yang tergabung dalam Forum KSM. Dampingan yang dilakukan meliputi 147 desa di 22 kecamatan dari 27 kecamatan dan 327 desa di Kabupaten Banyumas.

Dari program tersebut ada gagasan untuk membentuk lembaga keuangan sendiri, hal yang mendorong gagasan tersebut adalah agar kelompok yang telah lama didampingi tidak “diserahkan” kepada lembaga keuangan lain (bank), tetapi pada lembaga keuangan yang dimiliki oleh kelompok itu sendiri. Gagasan tersebut disosialisasikan kepada kelompok, dan disambut baik.

Pasca Pelatihan BMT Dompet Dhuafa Republika angkatan ke-2 di Yogyakarta pada tahun 1994 dikenal konsep BMT. Ketika gagasan BMT disampaikan dalam pertemuan kelompok, mereka menyetujuinya. Maka dibentuklah BMT.

Pada perjalanan awal sektor usaha yang dikembangkan adalah sektor simpanan dan pembiayaan, sampai dengan Juni 1995 kegiatan terus berlangsung dan semakin mengembang sampai akhirnya BMT dihadapkan pada kendala legalitas. Dalam proses legalitas BMT melalui dinas koperasi ternyata kembali dihadapkan pada kendala kurang pemahaman tentang BMT dan kegiatan dianggap berbau SARA karena BMT mengedepankan konsep syariah Islam dalam operasionalnya. Setelah melalui beberapa kendala akhirnya mendapat legalitas Koperasi melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia No. 12478/BH/KWK.II/VII/95 , tanggal 27 Juli 1995.

Untuk kurun waktu Juni 1995 sampai dengan September 1996 BMT belum bisa berbuat banyak karena masih dalam tahap rintisan. Perkembangan BMT Khasanah mulai menunjukkan hasil pada tahun 1997. Seiring dengan meningkatnya volume usaha BMT dan adanya keterbatasan ruang gerak yang dimiliki sehingga ada segmen pasar potensial yang tidak bisa digarap BMT akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan BPRS. Diharapkan dengan adanya BPRS segmen pasar yang selama ini tidak bisa digarap oleh BMT dapat digarap oleh BPRS dan sebaliknya, khususnya dalam hal penyaluran dana.

ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai Akta Pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005, Akta Perubahan No. 45 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat, dan Akta Perubahan No.67 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT.01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.