Workshop dan Sharing Mengenai Inklusi Sosial Untuk Pemerintah Kabupaten Brebes

Workshop dan Sharing Mengenai Inklusi Sosial Untuk Pemerintah Kabupaten Brebes

Workshop dan Sharing Mengenai Inklusi Sosial Untuk Pemerintah Kabupaten Brebes – Indonesia adalah negara yang beraneka ragam budaya, adat, dan juga agama nya. Begitu pula dengan wilayah kabupaten Brebes yang dibangun berdasarkan kemajemukan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari adanya berbagai macam dialek bahasa yang digunakan. Walaupun kabupaten Brebes masuk wilayah Jawa Tengah tetapi di bagian barat menggunakan dialek sunda, karena boleh dibilang kita berada di perbatasan,jadi wajar jika percampuran budaya cukup kental.

Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan bahwa pembahasan mengenai inklusi sosial, sebenarnya sudah pernah dibahas dalam program sebelumnya, namun karena project yang sudah selesai, jadi keberlanjutannya belum ada. Oleh karena itu, pada saat ini saat LPPSLH bergabung dalam program, kita kembali menggodog mengenai Inklusi Sosial dan rumusan yang sudah ada sebelumnya. Terutama mengenai penyediaan pemakaman umum untuk penganut kepercayaan. Kiranya setiap instansi di pemerintah kini dapat sharing dan berbagi saran mengenai penyelesaian. Selain itu, ada juga mengenai KTP dimana kolom kepercayaan tidak bisa diisi dengan aliran kepercayaan.

Dijelaskan dalam Workshop dan Sharing Mengenai Inklusi Sosial Untuk Pemerintah Kabupaten Brebes mengenai gambaran umum mengenai Kabupaten Brebes, mulai dari penduduk, agama, topografi, posisi wilayah, dan juga keberagaman. Karena di Brebes ini ada banyak aliran kepercayaan yang berkembang disini. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jelas lebih berkutat pada bagian budaya. Jadi kita berusaha menjembatani “masalah” apa yang terjadi di Brebes.

“Dan apa yang kita bahas saat ini adalah untuk meningkatkan martabat setiap individu agar dapat mencapai kualitas hidup yang ideal, dengan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagai salah satu sasaran Inklusi Sosial ini adalah mengenai remaja dan anak-anak yang rentan, masyarakat adat terpencil, kelompok agama dan kepercayaan lokal, korban pelanggaran HAM, dan kaum disabilitas serta waria (LGBT)”, jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Amin.

Adapun implementasi yang diterapkan adalah untuk peningkatan akses layanan dasar, membangun kerja sama kemitraan diantara pemangku kebijakan, membangun relasi, dan mewujud nyatakan bagaimana kehadiran negara dalam menjamin melalui regulasi. Permasalahan mengenai friksi diantara komunitas beragama, stigma terhadap kelompok tertentu, deviasi aturan di tingkat implementatif, pemnerapan toleransi dan deviasi demokratis, belum adanya produk hukum lokal yang menjamin inklusi sosial, integrasi sosial yang belum maksimal, serta problem sosial.

Adapun beberapa kasus intoleransi yang terjadi di kabupaten Brebes. Karena hal-hal diatas inilah yang kemungkinan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menggagas nilai inklusivitas. Karena toleransi antar umat beragama adalah hal yang harus diwujudkan secara nyata, tanpa adanya intimidasi. Beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkan inklusi sosial antara lain adalah penguatan kebijakan lokal yang mendukung toleransi, pemberdayaan politik kewargaan, mengapresiasi nilai keberagaman, kesetaraan, demokrasi, kebersamaan, dan juga musyawarah. Karena kedamaian ada saat kita mau menerima perbedaan.