Peranan Kaum Minoritas Dalam Penularan dan Penanggulangan HIV/AIDS – Tahun 1968 muncul istilah wadam yang diciptakan sebagal pengganti yang lebih positif bagi istilah banci atau bencong. Selanjutnya pada tahun 1969, berdiri organisasi wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) berdiri yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta Raya, Ali Sadikin. Sebelum akhirnya pada tahun 1980, istilah wadam diganti menjadi waria karena sebagian pemimpin umat Islam merasa keberatan dengan istilah yang mengandung nama seorang nabi, yakni Adam a.s.
Setelah wadam berganti menjadi waria, pada tahun 1982 di bulan Maret berdiri Organisasi gay terbuka pertama di Indonesia dan Asia dengan nama Lambda Indonesia dengan sekretariat di Solo, yang selanjutnya terbentuk cabang-cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan kota besar lainnya. Selanjutnya di tahun 1985, kaum gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) dengan terbitan Jaka. Peranan Kaum Minoritas Dalam Penularan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Tahun 1987, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN, kemudian disingkat menjadi GAYa NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan dan Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. Menerbitkan buku seri GAYa NUSANTARA. Selanjutnya untuk Persaudaraan Gay Yogyakarta diteruskan menjadi Indonesian Gay Society (IGS) di tahun 1988. Dan pada tahun-tahun selanjutnya berdiri organisasi-organisasi gay di Jakarta, Pekanbaru, Bandung, Denpasar, Malang, dan Ujungpandang.
Pada tahun 1994 isu orientasi seksual kembali mewarnai perdebatan pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD, Kairo, Mesir), dan ditentang pihak pihak konservatif. Indonesia secara eksplisit menolak. Peranan Kaum Minoritas Dalam Penularan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Isu orientasi seksual, diperjuangkan oleh aktivis-aktivis lesbian, mencuat pada Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-2 di Beijing, Tiongkok. Kembali pihak-pihak konservatif, termasuk Vatikan, Indonesia, dan Iran termasuk yang menentangnya.
Peranan Kaum Minoritas Dalam Penularan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Sedangkan waria Di Indonesia secara umum di tengah masyarakat Indonesia saat ini cukup toleran dengan keberadaan waria, bahkan kita bisa menemukan waria ini sebagai satu gender yang diakui dalam KTP, semisalnya saja di Sulawesi dan Jawa. Meski kenyataannya waria menghadapi persoalan dilematis secara normatif maupun medis di Indonesia. Karena pemerintah hanya mengakui dua gender yakni laki-laki dan perempuan dan menempatkan kelompok transgender sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) oleh Kementerian Sosial.
Secara historis perkembangan identitas waria di Indonesia dikonstruksikan oleh masyarakat dan penguasa. Perkembangan konstruksi identitas waria dalam sejarah di Indonesia muncul setelah tahun 1965 dan mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Secara umum masyarakat Indonesia mempunyai toleransi terhadap keberadaan waria pada masa tersebut, bahkan MUI waktu itu, dibawah Buya Hamka meski tidak mengakui Waria, tetapi tidak juga ‘melarang’ dalam kasus pergantian kelamin.
