Ada yang berubah dari cara warga Purwokerto merespons jalan rusak. Bukan lagi sekadar mengeluh, bukan lagi sekadar memotret lubang dan mengunggahnya ke media sosial tanpa arah. Kali ini, keresahan itu ditransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam dan sulit diabaikan: peta berbasis data dengan 166 titik koordinat yang akurat.
Itulah yang berhasil dilakukan LPPSLH bersama tujuh mahasiswa PPL Angkatan 29 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) melalui Gerakan Ekspedisi Jalan Rusak Purwokerto — sebuah model advokasi infrastruktur yang patut menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia.
Tujuh Hari Menyisir Aspal Purwokerto
Selama tujuh hari penuh — 15 hingga 21 Januari 2026 — tim gabungan LPPSLH dan mahasiswa UIN Saizu bergerak dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya. Bukan sekadar melihat, tapi mencatat. Bukan sekadar mengeluh, tapi mendokumentasikan. Setiap lubang diberi koordinat. Setiap kerusakan dipotret dan direkam.
Hasilnya: 166 titik lubang berbahaya berhasil diidentifikasi di ruas-ruas jalan utama dan penghubung strategis Purwokerto. Tingkat kerusakan bervariasi — dari lubang kecil yang sekadar membuat pengemudi was-was, hingga lubang besar yang nyata-nyata mengancam keselamatan jiwa, terutama bagi pengendara sepeda motor.
📋 Tim Ekspedisi Jalan Rusak Purwokerto
Pimpinan:
- Dr. Barid Hardiyanto (Direktur LPPSLH)
- Untung Famuji S.Sos, (LPPSLH)
Mahasiswa PPL29 UIN Saizu:
- M Faqih Janki Dausat
- Husni Mubarok
- Muhamad Hafid Rias
- Irfatul Azqiah
- Laelatul Isnaeni
- Nurul ‘Izah
- Fadlah Awaliyah
Mengapa Peta, Bukan Petisi?
Di era ketika petisi online mudah dibuat dan mudah dilupakan, LPPSLH memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mengumpulkan tanda tangan, mereka mengumpulkan koordinat GPS. Alih-alih mengandalkan narasi emosional, mereka berbicara dengan bukti visual yang tak terbantahkan.
Data lapangan tersebut kemudian diolah menjadi Peta Jalan Rusak Purwokerto — sebuah peta digital interaktif yang memvisualisasikan sebaran 166 titik kerusakan secara menyeluruh. Siapapun bisa melihat, di mana saja jalan berlubang itu berada, seberapa parah kondisinya, dan ruas mana yang paling mendesak untuk diperbaiki.
“Kami menyajikan bukti visual dan titik koordinat akurat agar pemerintah tidak lagi punya alasan menunda perbaikan.”
— Dr. Barid Hardiyanto, Direktur LPPSLH
Pernyataan itu bukan retorika. Ketika data sudah ada, ketika koordinat sudah tercatat, ketika video sudah beredar — alasan “tidak tahu” atau “belum terlapor” tidak lagi bisa dijadikan tameng oleh pihak yang berwenang.
Jalan Rusak Bukan Masalah Sepele
Perlu ditegaskan: jalan berlubang bukan sekadar masalah kenyamanan berkendara. Di balik setiap lubang yang dibiarkan, ada risiko nyata yang ditanggung warga setiap harinya.
- Keselamatan jiwa. Lubang jalan yang tidak terlihat — terutama saat malam atau hujan — menjadi jebakan maut bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan akibat jalan berlubang bukan berita langka di Indonesia.
- Kerugian ekonomi. Kendaraan yang rusak karena lubang, biaya perbaikan ban dan velg, hingga waktu perjalanan yang lebih lama — semuanya menjadi beban nyata bagi warga, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
- Ketidakadilan layanan publik. Pajak yang dibayar warga seharusnya kembali dalam bentuk infrastruktur yang layak. Jalan rusak yang dibiarkan adalah bukti nyata dari kegagalan pemerintah memenuhi hak dasar warganya.
TikTok sebagai Ruang Advokasi Baru
Selain peta digital, LPPSLH juga memanfaatkan TikTok — platform yang identik dengan hiburan — sebagai ruang advokasi publik. Dokumentasi video kondisi jalan diunggah melalui akun resmi @lppslh.or.id, menjangkau audiens yang jauh lebih luas dari sekadar kalangan aktivis atau akademisi.
Strategi ini cerdas. Ketika konten tentang jalan rusak viral di TikTok, tekanan sosial terhadap pemerintah daerah menjadi berlipat ganda. Bukan hanya dari kalangan LSM atau media mainstream, tapi dari jutaan warga biasa yang ikut menyaksikan, berkomentar, dan membagikan. Inilah kekuatan civic tech di era digital.
🎯 Model Ini Bisa Direplikasi
LPPSLH berharap Ekspedisi Jalan Rusak Purwokerto menjadi pilot project untuk isu layanan publik lainnya: sampah, penerangan jalan umum, drainase, dan akses air bersih. Advokasi berbasis data bukan monopoli kota besar — ia bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, selama ada komitmen dan kolaborasi.
Desakan yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan
Peta dan seluruh data temuan lapangan kini disebarluaskan ke jurnalis, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer lokal. LPPSLH secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera mengambil tindakan konkret — bukan janji, bukan wacana, tapi perbaikan nyata di lapangan.
Dengan 166 titik yang sudah terdokumentasi, dengan koordinat yang sudah tercatat, dan dengan ribuan pasang mata publik yang kini ikut mengawasi — tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Data telah berbicara. Kini giliran pemerintah bertindak.
LPPSLH — Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup
Purwokerto, Jawa Tengah | www.lppslh.or.id | TikTok: @lppslh.or.id
