Saat demokratisasi belum berjalan baik, LSM sangat tepat bergerak dalam kerja-kerja pemenuhan hak sipil dan politik. Maka serangkaian aksi dilakukan mulai dari diskusi, menyebarkan selebaran propaganda, demonstrasi, petisi, negosiasi, pendudukan lahan dan banyak lainnya. Tetapi seiring dengan proses demokrasi yang lebih terbuka, perlu ada penyelarasan dengan konteks situasi terkini. Proses perjuangan pemenuhan hak sipil politik tetap harus dijaga tetapi sekarang juga saatnya kita prioritaskan untuk menggerakkan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
Dalam kerangka itulah, Program Kehutanan di LSM LPPSLH juga melakukan upaya pemenuhan hak ekonomi. Dengan program peningkatan kesejahteraan petani hutan melalui peningkatan kualitas dan akses pasar, Program Kehutanan hendak sekuat-kuatnya mengupayakan terpenuhinya hak ekonomi rakyat dengan jalan “memberi contoh” kepada pemerintah/Negara untuk menyiapkan agenda-agenda perubahan dengan memfasilitasi budidaya pertanian-kehutanan yang dimiliki rakyat dengan membangun kelembagaan koperasi yang kuat.
Upaya ini disadari sebagai bagian dari replikasi keberhasilan jalannya program di Program Pertanian (komoditas gula kelapa) yang membuat masyarakat lebih sejahtera dan pengurus koperasi bisa meningkatkan pendapatannya. Kondisi ini yang coba direplikasi tentu saja dengan pembaruan dan percepatan agar lebih dapat segera dinikmati rakyat.
Dengan adanya program ini diharapkan pemerintahan ke depan baik pada level kabupaten, provinsi maupun nasional dapat memfasilitasi dengan kebijakan dan penganggaran bagi berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan. Dalam konteks per-LSM-an, mari kita siapkan “senjata” untuk memberdayakan rakyat dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.
0 Komentar