,

Public Hearing Pemerintah Kabupaten Dengan Warga Penghayat Sapto Darmo

Desa sebagai miniatur negara memiliki relevansi dengan membangun ruang publik di desa dan atau antar desa melalui pusat kegiatan kemasyarakatan yang dapat memberikan penguatan ruang publik yang di dorong melalui proses belajar antara para pihak terlibat, sehingga keterlibatan para pihak baik masyarakat maupun pemerintah desa dalam identifikasi masalah, sumber daya dan potensi dapat membangun komitmen kolektif penanganan atas permasalah yang di hadapi untuk kesejahteraan bersama. Negara hadir dalam ruang-ruang publik dan sekaligus bersama-sama memperkuat kapasitas pemerintahan desa, lembaga desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa  sebagai bejana “kuasa rakyat” memiliki konsekwensi membangun kesadaran multi pihak di desa antara peran rakyat, BPD, dan Pemerintah Desa untuk membangun kesejahteraan desa memalui bangunan demokrasi di Musyawarah Desa.

Masyarakat desa pada dasarnya sudah memiliki modal sosial ( social capital ) tetapi modal sosial ini belum sepenuhnya mendorong kekuatan untuk membangun kesejahteraan desa. Kekuatan modal sosial yang ada saat ini di desa merupakan modal ekslusif komunitas dan bersifat pharokial yang cenderung memperlemah nilai-nilai/ norma budaya yang di picu faktor ekslusivisme ikatan social sebagai modal sosial yang ekslusif. Social Bond ( Ikatan Sosial ) yang sudah terbentuk perlu di perkuat secara inklusif dengan membangun hubungan keluar (antar komunitas/dll) sehingga menjadi Social bridging ( Jembatan Sosial ). Untuk selanjutnya Kekuatan ikatan sosial yang inklusif dapat membangun jaringan sosial (sosial linking) yang mampu mendorong Gerakan, partisipasi, dan Demokrasi.

Pembangunan desa yang berlandaskan kepada partisipasi masyarakat merupakan hal baik untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Hal ini bisa menjadi kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (top down) dibanding dari bawah ke atas (bottom up). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

Public Hearing dimaksudkan sebagai forum dengar pendapat antara masyarakat dengan pemerintah desa guna terciptanya kebijakan publik yang memberikan ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas serta mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan serta perlindungan hak-hak minoritas.

Diharapkan dengan Public Hearing ini, masing-masing pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Desa dapat menampung aspirasi masyarakat; dan kelompok masyarakat dapat menyampaikan gagasan-gagasan yang bermanfaat untuk bersama-sama saling mendukung dalam peran masing-masing terkait proses-proses kebijakan publik di tingkat Desa, terutama yang terkait dengan partisipasi publik dalam kebijakan terkait masalah pelayanan publik.

Output yang diharapkan dari kegiatan diskusi publik ini adalah sebagai berikut:

  1. Adanya pertukaran informasi terkini dari Pemerintah Desa dengan masyarakat tentang kondisi mekanisme pelayanan publik terkait pluralisme sosial Kabupaten Brebes.
  2. Adanya deskripsi tentang kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mekanisme Pelayananan publik terkait masalah tersebut di atas.
  3. Adanya pokok-pokok aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Desa tentang upaya penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses penerapan kebijakan publik yang mendukung pluralisme sosial dan perlindungan warga minoritas.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *