KONDISI EPIDEMI HIV & AIDS DI INDONESIA DAN PERAN PEMERINTAH

Logo Hari AIDS Sedunia (HAS) 2012

Status epidemik HIV dan AIDS di Indonesia sudah dinyatakan pada tingkat concentrated epidemic level oleh karena angka prevalensi kasus HIV dan AIDS di kalangan sub populasi tertentu di atas 5%.  Hasil Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) tahun 2009 menunjukkan angka estimasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) di kalangan wanita penjaja seks (WPS) langsung 6%, WPS tidak langsung 2%, waria 6%, pelanggan WPS 22%, pasangan pelanggan 7%, lelaki seks lelaki (LSL) 10%, warga binaan 5%, pengguna napza suntik (penasun) 37%, dan pasangan seks penasun 5%. Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat status epidemi sudah memasuki tingkatan generalized epidemic level oleh karena prevalensi HIV pada masyarakat umum khususnya populasi 15-49 tahun sudah mencapai 2,4%. Epidemi HIV dan AIDS di Indonesia terkonsentrasi pada populasi kunci, yang berasal dari dua cara penularan utama yaitu transmisi seksual dan penggunaan napza suntik.

Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat tajam dari 7.195 di tahun 2006 menjadi 76.879 di tahun 2011 (Kemkes, Laporan Situasi HIV dan AIDS di Indonesia, tahun 2006 dan 2011). Menurut estimasi nasional infeksi HIV tahun 2009, diperkirakan terdapat 186.257 orang terinfeksi HIV dan 6,4 juta orang berisiko tinggi terinfeksi HIV di Indonesia (Kemkes, Estimasi Penduduk Dewasa yang Berisiko Terinfeksi HIV, 2009).

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Indonesia makin berkomitmen melakukan upaya penanggulangan epidemi secara efektif untuk mencapai target, baik nasional maupun regional dan internasional. Pertemuan KTT ASEAN ke-19 di bulan November 2011 dimanfaatkan untuk memobilisasi para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara ASEAN untuk menyatakan komitmennya terhadap tujuan “an ASEAN with Zero new HIV Infection, Zero Discrimination and Zero HIV Related Deaths” yang diterjemahkan menjadi “Tidak ada infeksi baru, tidak ada diskriminasi, tidak ada kematian akibat AIDS” pada tahun 2015.

Sebelum itu, Instruksi Presiden No 3/2010 tentang Pembangunan Berkelanjutan telah memunculkan komitmen nasional untuk mempercepat upaya nasional mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs), termasuk HIV dan AIDS. Sebagai prasyarat pelaksanaan Inpres ini, Rencana Aksi Percepatan MDGs 2011-2015 telah dikembangkan sehingga membantu menjaga isu AIDS menjadi agenda utama di tingkat nasional dan daerah. Indonesia juga memberi perhatian yang amat besar terhadap peningkatan epidemi di dua provinsi paling timur Indonesia.