Program Pendidikan Kemasyarakatan 2013

Published by LPPSLH on

Program Pendidikan Kemasyarakatan 2013 dimulai dengan Workshop Perencanaan Program di LPMP Srondol pada tanggal 20 Februari 2013. Dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Brebes, Blora, Banjarnegara, Batang, Cilacap, Kendal, Wonogiri, Grobogan serta Banyumas. Delegasi dari NGO Jaringan ASPPUK Wilayah Jawa juga hadir, antara lain YPPSE, LPPSLH, Trukajaya dan Aswil. Difasilitasi oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, forum yang juga menghadirkan Anggota Dewan dari Komisi E DPRD Jateng berlangsung lebih dinamis karena wacana baru.

Workshop dimulai pukul 09.00 dan selesai pukul 13.00 WIB. Pengantar dari BP3AKB Provinsi yang disampaikan oleh Kabid. PP (Dra. Ema Rachmawati, M.Hum) menjadi agenda pembuka, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian perkembangan program 2012 dan strategi program 2013 oleh SEW ASPPUK Wilayah Jawa (Yanti Susanti, S.Ag). Sesi diskusi cukup dinamis, diawali dengan gagasan dari PP Kabupaten Blora tentang agenda Temu Wicara SKPD dengan Peserta Pendidikan Kemasyarakatan. Rencana serupa juga disampaikan oleh PP Kabupaten Brebes dengan pokok agenda yang relatif berbeda. Blora mengharapkan sinergitas SKPD lain dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, sementara Brebes menginginkan dukungan dari APBD untuk pengembangan program di desa lain.

Selain diskusi perkembangan program di 5 (lima) kabupaten lama, wacana prioritas dan strategi program di 4 kabupaten baru juga sangat menantang. Jika lima kabupaten lama fokus pada desa miskin produktif, maka prioritas empat kabupaten baru adalah desa miskin kantong buruh migran. Lewat tengah hari agenda workshop yang berlangsung sangat formal berakhir dengan masih terbersit tanya dari perwakilan PP dari kabupaten baru, seperti Cilacap, Kendal, Banyumas dan Grobogan. Tentang arah kebijakan pemberdayaan perempuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh para leading sector, tentang koordinasi struktural yang belum efektif, tentang implementasi program di tingkat desa yang tumpang-tindih. Dilihat dari distribusi peran, sebenarnya pemerintah provinsi memang tidak etis untuk mengelola program di tingkat desa secara langsung, karena peran pemerintah kabupaten nyaris tidak ada. Namun dengan model pilot project, maka Program Pendidikan Kemasyarakatan yang sudah berjalan sejak 2010 menjadi lazim untuk dilakukan.

Penulis : Yuliana Desi P. (Manajer Program PUK-M)

Categories: Others

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.