Prompt by Admin
#SastraAIAPemberdayaan
Angin kemarau berhembus membelah pelepah pinus di lereng Bukit Pertapan. Bau tanah kering dan getah selalu menjadi kawan karib Kusmanto. Di bawah bayang-bayang pohon yang akar-akarnya mencengkeram bumi, Kusmanto duduk bersila bersama Mbah Karto. Angin tahun 1998 baru saja meruntuhkan rezim raksasa di ibukota, dan gaungnya merambat perlahan hingga ke ceruk-ceruk desa, membawa semacam mantra baru yang ganjil namun menggiurkan: reformasi.
”Tanah ini, Kus,” gumam Mbah Karto sambil melinting tembakau klembak menyan, “sudah dihidupi kakek buyut kita jauh sebelum orang-orang berseragam hijau itu memasang patok. Mereka bilang ini tanah negara, tapi mereka bersikap seolah merekalah negaranya.”
Orang-orang berseragam hijau yang dimaksud Mbah Karto adalah para mandor dan jagawana dari Jawatan Wana Raya, sebuah perusahaan plat merah yang kekuasaannya di kawasan hutan nyaris tak tersentuh. Bagi orang desa, Jawatan Wana Raya adalah negara di dalam negara. Pemerintah kabupaten, bahkan polisi sekalipun, seakan sungkan jika harus berhadapan dengan tembok tebal perusahaan itu. Rakyat kecil yang memungut ranting kering pun bisa diinjak nasibnya.
Kusmanto, yang darah mudanya tengah mendidih oleh semangat pembebasan, merasakan kebenaran dalam batuk kering Mbah Karto. Sang kakek adalah saksi hidup sejarah hutan itu, sejarah yang dikubur di bawah tumpukan dokumen berstempel resmi. Dari titik itulah, di atas lincak bambu yang reyot, perlawanan Kusmanto berakar.
Ia mulai mengumpulkan para penderes nira, penggarap lahan sela, dan pencari kayu bakar. Kusmanto menyadarkan mereka bahwa rasa takut adalah warisan yang harus diputus. Perjuangannya tidak mudah. Awalnya, ia merangkul Yayasan Suluh Rakyat, sebuah kelompok pendamping masyarakat sipil yang setia keluar-masuk kampung. Bersama mereka, Kusmanto menganyam serpihan-serpihan ketakutan warga menjadi sebuah kekuatan yang terorganisir. Lahirlah Serikat Tani Akar Jati.
Kusmanto dipilih menjadi pucuk pimpinannya. Di bawah komandonya, para petani yang biasanya hanya menunduk jika berpapasan dengan mobil patroli Jawatan Wana Raya, kini mulai berani menatap lurus. Mereka menggugat batas-batas imajiner yang memiskinkan mereka di atas tanah yang subur.
Suara dari lereng Bukit Pertapan itu rupanya menggema jauh. Kusmanto tidak berhenti di desanya. Ia tahu, Jawatan Wana Raya adalah gurita yang membelit seantero pulau. Maka, ia melangkah lebih jauh, merajut simpul-simpul dengan berbagai serikat tani dan aktivis agraria dari ujung timur hingga barat Jawa. Mereka membangun koalisi besar masyarakat sipil, mendesak agar negara benar-benar mengembalikan tanah kepada mereka yang tangannya berlumur lumpur dan kapalan oleh cangkul.
Gemuruh perjuangan itu akhirnya membawa Kusmanto menyeberang jauh dari bau humus desanya. Ia terpilih mewakili suara akar rumput di Kamar Masyarakat pada Majelis Wibawa Hutan Pusat di Jakarta. Sebuah meja perundingan tingkat tinggi yang menentukan nasib jutaan hektar hutan di Nusantara.
Namun, setiap pendakian selalu menuntut pengorbanan. Untuk duduk di meja bundar ibukota yang dingin dan ber-AC itu, Kusmanto harus meninggalkan Warsini, istrinya yang tengah rapuh, serta anak lelakinya yang baru belajar mengeja nama bapaknya. Ada perih yang menyayat setiap kali ia menelepon dari wartel di sudut Jakarta, mendengar tangis anaknya yang memanggil-manggil.
”Bapak sedang menanam pohon yang buahnya akan kau petik kelak, Nak,” bisik Kusmanto pada gagang telepon yang bisu, sementara air matanya luruh, jatuh bersama deru lalu lintas Jakarta yang tak pernah ia cintai.
Bertahun-tahun Kusmanto bertarung di pusaran birokrasi dan lobi-lobi politik. Ia berdebat dengan para profesor, birokrat, dan direktur perusahaan yang memandang hutan tak lebih dari angka-angka di bursa saham. Setelah ia merasa suaranya cukup nyaring membongkar kebuntuan regulasi di tingkat nasional, Kusmanto menyadari satu hal: aturan di atas kertas tidak akan pernah hidup jika tidak dikawal dari akar.
Ia memutuskan pulang. Meninggalkan menterengnya gelar di ibukota, kembali menjadi Kusmanto yang kakinya berdebu.
Kepulangannya disambut riuh rendah sekaligus cibiran. Namun, Kusmanto punya satu tujuan pamungkas. Ia mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa. Tanpa politik uang, tanpa janji-janji muluk, ia hanya menawarkan satu hal: kedaulatan tanah desa. Warsini yang dulu sering menangis dalam diam, kini berdiri paling depan menggalang dukungan para perempuan desa.
Lawan politiknya yang disokong para cukong dan antek perusahaan, runtuh oleh gelombang solidaritas rakyat. Kusmanto menang mutlak. Sang aktivis kini memegang stempel pemerintahan desa.
Dengan wewenang barunya, Kusmanto tidak menjadi tiran. Ia justru menggunakan jabatannya untuk menekan kebijakan dari bawah. Berbekal jejaring yang ia bangun semasa di Jakarta dan kekuatan Serikat Tani Akar Jati yang semakin solid, ia mengajukan perhutanan sosial.
Beberapa tahun setelah ia dilantik, di suatu pagi ketika kabut masih menggantung malu-malu di pucuk-pucuk pinus, sebuah surat keputusan dari kementerian turun ke desa itu. Surat yang menyatakan bahwa ratusan hektar kawasan hutan di lereng desa kini resmi berstatus Hutan Desa.
Pagi itu, Kusmanto berdiri di batas hutan bersama Mbah Karto yang kini sudah sangat renta. Kusmanto mengusap batang pohon pinus yang kasar. Jawatan Wana Raya tak lagi berkuasa mutlak di sana. Angin berhembus, membawa bau tanah yang basah. Namun kali ini, bau itu bukan lagi bau penderitaan, melainkan aroma kemerdekaan yang sesungguhnya.
